Preloader image

Final, Begini Pola Pembagian Saham Blok Mahakam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Satuan Tugas (Satgas) Pengembangan Hulu Migas Kaltim, sudah menetapkan persentase pembagian Participating Interest (PI), antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).

Besarannya, 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan 33,5 persen sisanya untuk Pemkab Kukar.

Penetapan pembagian PI 10 persen yang diterima Kaltim ini sekaligus memupus skema bagi hasil yang pernah tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB), yang ditandatangani Gubernur Awang Faroek Ishak dan Bupati Kukar Rita Widyasari.

Diketahui, dalam SKB pengusahaan usaha hulu migas Blok Offshore Mahakam, 2012 lalu, Pemprov Kaltim mendapatkan jatah 40 persen dan, Kukar 60 persen.

"Kajian Pembagian Porsi Blok Mahakam telah dilaksanakan dengan menggunakan data primer dari “data room” di Total E&P Indonesie dan menggunakan metoda perhitungan sesuai dengan Permen ESDM No.37 Tahun 2016. Dokumen Kajian ini telah disampaikan kepada Pemkab Kukar pada tanggal 8 Mei 2017 dan telah dipresentasikan pada Rapat Satgas Pada Hari Jum’at Tanggal 2 Juni 2017 oleh DR. Ir. Andang Bachtiar, MSc," kata Ketua Satgas Blok Mahakam, Ichwansyah, dalam siaran persnya, Selasa (13/6/2017).

Dengan demikian, kata Ichwansyah,  mengenai kesepakatan terdahulu, perlu dipahami Permen ESDM 37 Tahun 2016 mengamanatkan pembagian porsi didasari pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksi (Pasal 5).

Sebetulnya pembagian porsi dengan dasar Permen ESDM 37 Tahun 2016 juga selaras dengan kesepakatan-kesepakatan terdahulu antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar.

"Pasal 3 SKB menyebutkan: Besarnya porsi pembagian saham partisipasi dari total saham, jumlah saham partisipasi Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar disepakati 40 persen dan 60 persen atau, jumlah lainnya yang akan ditentukan oleh pihak inpendent dan disepakati para pihak," urai Ichwansyah.

Kesepakatan lain yang memerkuat pembagian PI 66,5 Pemprov dan 33,5 Kukar yakni Berita Acara Kesepakatan antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar di rapat koordinasi membahas tentang kesiapan pemerintah daerah  dalam alih kelola dan PIBlok Mahakam, tanggal 9 Juni 2015.

“Isinya, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar sepakat membahas pembagian porsi kepemilikan saham PI Blok Mahakam dengan komposisi yang akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan hasil kajian data room Blok Mahakam," katanya lagi.

Dengan demikian, lanjut Ichawansyah, pembagian porsi PI 10 persen Blok Mahakam hasil kajian yang telah dilakukan sudah selayaknya dapat diterima oleh semua pihak dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Kita tidak perlu membuang-buang waktu dan energi dengan mempersoalkan pembagian porsi lagi, karena  hasil kajian ini dilakukan berdasarkan metoda sesuai dengan Permen ESDM 37 tahun 2016 dan dilaksanakan oleh konsultan yang independen dan kompeten," kata Asisten II, Setprov Kaltim ini. (*)

Sumber : Tribun Kaltim (Selasa, 13 Juni 2017)

Dibuat Oleh : Admin

28 Agustus 2017