Preloader image

Jika Ribut Terus, Kaltim dan Kukar Tak Akan Dapat

TRIBUNKALTIM,CO, SAMARINDA - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan tak memersoalkan pembagian Participating Interest (PI) 10 persen, dari Blok Mahakam.

Hal ini diungkapkan Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim, Ichwansyah, dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Marli.

Keduanya bertemu dalam diskusi migas yang berlangsung di lantai IV, Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul), Rabu (14/6/2017).

Bahkan, Ichwansyah menegaskan, kengototan Kukar bisa membuat Kaltim tak akan mendapatkan apapun dalam peralihan Blok Mahkaam, dari Total E&P Indonesie ke Pertamina.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM 37 Tahun 2017, kata Ichwansyah, terdapat point mengenai sanksi daerah.

"Kalau kita tak kunjung bersepakat, ada sanksi dalam Permen 37 itu. Sanksi mulai teguran tertulis, penangguhan PI, pembekuan PI dan bahkan, berujung pencabutan PI. Jika demikian, kita semua tak dapat apa-apa. Makanya, pembagian porsi ini tidak perlu diributkan," tegas Ichwansyah.

Lagi pula, lanjut Ichwansyah, pemberian PI yang diatur dalam Permen 37, diarahkan ke Provinsi. Bukan ke Kabupaten. Sehingga, menurut Ichwansyah, keputusan berada di tangan Gubernur.

Apakah pembagian PI 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan, 33,5 untuk Pemkab Kukar ini sudah final? Menurut Ichwansyah, sudah final.

Dalam sepekan ke depan, kata Ichwansyah, Gubernur akan menandatangani SK pembagian porsi dengan Kukar tersebut, dan mengirimkannya ke Kementrian ESDM.

"Provinsi bisa ambil alih, karena PI itu ditujukan ke Provinsi. Kami sudah lapor ke Pak Gubernur, dalam sepekan ini akan diputuskan," kata Ichwansyah. (*)

Sumber : Tribun Kaltim (Rabu, 14 Juni 2017)

 

Dibuat Oleh : Admin

28 Agustus 2017