Preloader image

Risiko Jika Pembagian PI Blok Mahakam Tak Selesai

TRIBUNKALTIM.Co, SAMARINDA - Ribut-ribut soal pembagian Participating Interest (PI) 10 persen, antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), diharapkan tak berlanjut di tingkat Pemerintah Pusat.

Hal ini diungkapkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul), Hairul Anwar. "Kalau ribut, cukup ributnya sampai di Gubernur dan Bupati saja. Jangan sampai ke Pusat," kata Cody, sapaan Hairul Anwar.

Menurut Cody, persoalan bakal kian runyam jika sampai ke level Pemerintah Pusat. Jangan sampai, katanya, Kaltim disanksi dan justru tak mendapat apapun dari polemik rebutan PI 10 persen ini.

"Kalau bicara keadilan, sampai kapanpun tidak akan selesai pembagian PI ini. Bagi Pemprov, dapat lebih besar itu wajar, karena harus berbagi dengan 9 Kabupaten/Kota lain. Bagi Kukar, dapat kecil juga tak adil, karena mereka daerah penghasil. Jadi, tidak akan nyambung," urai Cody.

Soal rumus pembagian PI antara Pemprov dan Kukar yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen) 37 Tahun 2016, turut dikomentari Cody. Dalam Permen tersebut, pembagian di dasarkan atas lokasi sumur. Bukan pada produksi di tiap sumur migas.

"Kan Permen itu melihatnya lokasi sumur banyak di mana? Empat mil ke atas (Pemprov) atau empat mil ke bawah (Kukar). Kalau menurut saya, harusnya didasarkan produksi tiap sumur. Mana yang lebih banyak produksinya? Pemprov atau Kukar," kata Cody.

Yang harus dilakukan saat ini, menurut Cody, yakni memerjelas skema PI 10 persen tersebut. Berapa yang akan diterima Kaltim dan, apakah Kaltim terlibat dalam pengelolaannya.

"Jangan euforia dulu. Dapatnya berapa? Apa cuma nerimo (terima) saja dari Pertamina tanpa ikut mengelola. Atau bagaimana," katanya.


Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan tak memersoalkan pembagian Participating Interest (PI) 10 persen, dari Blok Mahakam. Hal ini diungkapkan Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim, Ichwansyah, dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Marli. Keduanya bertemu dalam diskusi migas yang berlangsung di lantai IV, Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul), Rabu (14/6/2017).

Bahkan, Ichwansyah menegaskan, kengototan Kukar bisa membuat Kaltim tak akan mendapatkan apapun dalam peralihan Blok Mahkaam, dari Total E&P Indonesie ke Pertamina.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM 37 Tahun 2017, kata Ichwansyah, terdapat point mengenai sanksi daerah. "Kalau kita tak kunjung bersepakat, ada sanksi dalam Permen 37 itu. Sanksi mulai teguran tertulis, penangguhan PI, pembekuan PI dan bahkan, berujung pencabutan PI. Jika demikian, kita semua tak dapat apa-apa. Makanya, pembagian porsi ini tidak perlu diributkan," tegas Ichwansyah.

Lagi pula, lanjut Ichwansyah, pemberian PI yang diatur dalam Permen 37, diarahkan ke Provinsi. Bukan ke Kabupaten. Sehingga, menurut Ichwansyah, keputusan berada di tangan Gubernur.

Apakah pembagian PI 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan, 33,5 untuk Pemkab Kukar ini sudah final? Menurut Ichwansyah, sudah final. Dalam sepekan ke depan, kata Ichwansyah, Gubernur akan menandatangani SK pembagian porsi dengan Kukar tersebut, dan mengirimkannya ke Kementrian ESDM.

"Provinsi bisa ambil alih, karena PI itu ditujukan ke Provinsi. Kami sudah lapor ke Pak Gubernur, dalam sepekan ini akan diputuskan," kata Ichwansyah.

Lantas, apakah tak ada lagi ruang pembicaraan antara Gubernur dan Bupati Kukar mengenai pembagian PI ini? "Memutuskannya sudah tidak pakai rapat lagi. Kan sudah ada telaah dari Satgas. Di dalam Satgas ini ada perwakilan dari Pemkab, DPRD dan Perusda Kukar juga. Permasalahannya, mereka (perwakilan Kukar), jarang hadir di rapat-rapat yang digelar Satgas," ungkap Ichwansyah.

Satgas, kata Ichwansyah, bekerja berdasarkan aturan yang ada. Asisten II Setprov Kaltim ini pun membenarkan sudah ada kesepakatan bersama antara Gubernur dan Bupati Kukar, perihal porsi pembagian PI. Di surat kesepakatan bersama tahun 2012 itu, diatur porsi untuk Kukar 60 persen dan untuk Kaltim, 40 persen.

"Tapi, di SKB itu juga ada lanjutannya lagi. Lanjutannya berbunyi, atau jumlah lain yg akan ditentukan pihak independent yang sudah disepakati bersama," katanya lagi.

2015, Pemprov dan Pemkab Kukar yang diwakili Wabup Edy Damansyah dan Ketua DPRD Salehuddin, bersepakat menunjuk tim independent. Tugasnya, termasuk menghitung porsi bagi hasil berdasarkan data room migas.
"Nah, 66,5 untuk Pemprov dan 33,5 untuk Kukar itulah hasil perhitungan tim independent yang kita sepakati bersama. Yamg ditender bersama dan ada BAP-nya," sebut Ichwan.

Secara pribadi, Icwansyah menilai porsi pembagian PI ini tak perlu diributkan. Jika, tujuannya untuk pembangunan Kaltim dan kesejahteraan masyarakat. "Ngapain diributkan. Toh hasilnya tidak masuk kantong-masing. Tapi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Skema perhitungan bagi hasil yang tertuang di Permen 37 Tahun 2016, disebut Ichwan, jadi pedoman pembagian porsi PI. Dari data room migas terlihat, sumur migas aktif lebih banyak berada di lepas pantai (offshore), atau lebih dari 4 mil garis pantai. Yang artinya berada di wilayah Provinsi.

"Wajar juga kalau Pemprov besar. Karena Pemprov juga masih akan membaginya ke 9 Kabupaten/Kota. Lagi pula, Bu Bupati kan nanti jadi Gubernur. Jadi tidak perlu diributkan," tutur Ichwansyah sambil tersenyum.(*)

Sumber : Tribun Kaltim (Kamis, 15 Juni 2017)

Dibuat Oleh : Admin

28 Agustus 2017