Preloader image

Blok Mahakam Dikelola Pertamina, Kaltim-Kukar belu

TRIBUNKALTIM.CO - Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara tampaknya belum siap menyambut peralihan pengelolaan Blok Minyak dan Gas Mahakam (Blok Mahakam).

 

Diketahui, per Januari 2018 nanti, blok kaya gas di wilayah Kukar akan beralih pengelolaannya dari Total E&P Indonesie dan Inpex ke Pertamina dalam hal ini PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

 

Sampai saat ini, perusahaan daerah (Perusda) patungan yang akan bermitra dengan Pertamina tak kunjung terbentuk. Diketahui, untuk mengelola 10 persen Parcipating Interest (PI) di Blok Mahakam, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar diharuskan membentuk perusahaan patungan.

"Yang jelas, Pemprov dan Kukar dapat 10 persen (PI). Semua on the track, semua jalan. Tinggal membuat perusahaan patungan," ujar Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim, Ichwansyah, saat dikonfirmasi persiapan Kaltim untuk terlibat di pengelolaan Blok Mahakam bersama Pertamina.

 

Rencana pembentukan perusahaan patungan ini sejatinya sudah ada sejak lama. Direncanakan, perusahaan patungan tersebut diberi nama Mandiri Migas Pratama (MMP) Mahakam.

 

Meski dipastikan tidak bisa langsung terlibat di pengelolaan Blok Mahakam pada Januari 2018, menurut Ichwansyah, hal tersebut tidak masalah.

 

"Tidak tertinggal. Tidak masalah. Itu (pembentukan perusahaan patungan) bisa menyusul belakangan," katanya lagi.

Asisten II Setprov Kaltim ini juga menyebut, Kaltim belum akan mendapatkan bagi hasil keuntungan pengelolaan Blok Mahakam di awal 2018. "Belum masuk Januari. Jawa Barat saja sudah lebih setahun belum ada masuk. Yang pasti, hak kita 10 persen tidak akan hilang," kata Ichwansyah.

Begitu pula soal pembagian 10 persen PI di Blok Mahakam dengan Pemkab Kukar, menurut Ichwansyah masih menunggu keputusan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Diketahui, Pemprov dan Pemkab Kukar sempat bersitegang dengan persentase pembagian PI 10 persen yang dibuat Satgas Pengembangan Hulu Migas Mahakam.

 

Satgas menetapkan 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan, 33,5 persen untuk Pemkab Kukar. "Sudah ada kesepakatan dengan Kukar, tinggal menunggu keputusan Menteri (ESDM) saja," tutur Ichwansyah.

Begitu pula soal pembagian 10 persen PI di Blok Mahakam dengan Pemkab Kukar, menurut Ichwansyah masih menunggu keputusan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Diketahui, Pemprov dan Pemkab Kukar sempat bersitegang dengan persentase pembagian PI 10 persen yang dibuat Satgas Pengembangan Hulu Migas Mahakam.

 

Satgas menetapkan 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan, 33,5 persen untuk Pemkab Kukar. "Sudah ada kesepakatan dengan Kukar, tinggal menunggu keputusan Menteri (ESDM) saja," tutur Ichwansyah.

Bisa Dialihkan BUMN

 

Kepala SKK Migas Wilayah Kalsul, Nasvar Nazar menjelaskan, alih kelola di Blok Mahakam memang berbeda dibanding transisi sebelumnya. Untuk pergantian operator ini, kedua perusahaan membentuk tim transisi, yang bekerja sejak 2015 lalu.

 

Lebih lanjut, dia juga menyatakan, berkas hak kelola atau participating interest (PI) oleh pemerintah provinsi sebesar 10 persen sampai saat ini belum diajukan. Nazar menyebut, belum ada surat resmi pemprov. Padahal, batas waktunya sampai akhir tahun ini.

 

"Jika tidak ada pengajuan resmi terkait PI 10 persen itu, haknya akan diberi kepada BUMN, sesuai aturan. Tapi kita tunggu. Mungkin menjelang peralihan baru mereka mengajukan," ulas Nazar.

Kepala Operasi SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Roy Widiartha menambahlan, awal produksi anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) itu kemungkinan molor. Pengeboran perdana dimulai Juli lalu di 15 sumur. Adapun jumlah produksinya, kemungkinan baru terlihat pada awal 2018 nanti.

 

"Harusnya, pengeboran PHM dimulai sejak April. Jadi, Desember ini hasilnya sudah ada. Rencana pengeboran itu tadinya agar tingkat produksi terjaga," ucap Roy kepada wartawan di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) di Balikpapan, Kamis (21/12) lalu.

Informasi yang diterima SKK Migas, menurut Roy, keterlambatan Pertamina Hulu Mahakam (PHM) itu diduga karena perusahaan masih mematangkan persiapan dan perhitungan bisnis. Sehingga, kemungkinan aktivitas produksi selanjutnya ikut tertunda.

 

Lebih lanjut Naza mengtakan, alih kelola secara resmi Blok Mahakam dari Total Indonesie kepada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 (1 Januari 2018), pengelolaan lapangan-lapangan minyak dan gas di rawa-rawa besar muara Sungai Mahakam itu beralih sepenuhnya kepada putra-putri Indonesia.

"Menteri ESDM akan datang ke Balikpapan. Ada seremoni kecil pergantian seragam," kata Nazar.
Seragam kerja lapangan, overall, Total Indonesie yang berwarna merah tua, secara resmi dilepas dan digantikan overall Pertamina dengan warna biru yang khas, dengan variasi kecil strip merah dan putih.

 

Menurut Nasvar Nazar, pergantian seragam itu juga bukan hanya seremonial belaka, tapi hampir dalam arti sesungguhnya. Hampir seluruh karyawan Total Indonesie, secara resmi beralih menjadi karyawan Pertamina pada saat tersebut.

 

Blok Mahakam ditemukan Total di pertengahan tahun 1960-an. Kontrak dengan Pemerintah Indonesia kemudian ditandatangani 6 Oktober 1966, setelah keadan politik mulai stabil di masa awal kekuasaan Presiden Soeharto yang mulai mengundang modal asing turut mengolah kekayaan alam Indonesia.
Kontrak pertama ini berdurasi 30 tahun, dari 31 Maret 1967 sampai 30 Maret 1997, yang kebetulan hampir sepanjang masa Soeharto berkuasa.

 

Lima tahun sebelum kontrak pertama berakhir disepakati untuk perpanjangan kontrak sistem bagi hasil selama 20 tahun berikutnya, hingga 30 Maret 2017, dan pada tahun 1996 dimundurkan hingga akhir tahun 2017.

 

Selama masa operasinya di Blok Mahakam tersebut, Total Indonesie yang separo sahamnya juga dimiliki Inpex (Jepang) sudah mengeluarkan dari perut bumi 19,7 triliun kaki kubik gas dan 1,1 triliun barrel minyak, dimulai dari Lapangan Bekapai yang awal berproduksi tahun 1974. (rad/son)

Sumber : Tribun Kaltim (Kamis, 28 Desember 2017)

Dibuat Oleh : Admin

04 Januari 2018